SIMALUNGUN- Wakil Ketua DPRD Simalungun, Bonauli Rajagukguk, merasa berang atas sikap Kadis Kominfo Kabupaten Simalungun Andri Rahadian yang dinilai tidak serius menangani adanya masalah kehilangan pada dinas dimaksud. Bonauli sampai melontarkan pernyataan bahwa Andri tidak layak menjabat sebagai Kadis.
Hal ini mengemuka pada rapat Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2024 yang berlangsung di ruang rapat DPRD Simalungun, Senin 19 Mei 2025 sekira pukul 14.30 WIB.
Pernyataan Bonauli itu terlontar berawal dari penjelasan Kadis Kominfo yang dinilai tidak masuk akal terkait adanya aset Dinas Kominfo dikuasai oleh salah seorang tenaga honor namun dinyatakan hilang dan pihak Dinas Kominfo secara kelembagaan tidak membuat laporan pengaduan ke pihak berwajib atas kehilangan aset tersebut.
Andri Rahadian menjelaskan, tenaga honor Kominfo yang berkaitan dengan aset dimaksud bernama Ilham. Dia sampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini telah mengundurkan diri dari tugasnya di Dinas Kominfo Kabupaten Simalungun.
“Dia telah membuat pengunduran diri, namun peralatan yang dipegang selama ini dilaporkan telah hilang,” ujar Andri.
Mendapati keterangan itu, Bonauli melontarkan pertanyaan bernada kritik.
“Dilaporkan hilang, jadi bapak selaku Kadis langsung terima gitu? Itu aset Kominfo, harusnya bapak buat laporan pengaduan ke Polres. Kenapa tidak bapak laporkan?,” tanya Bona, kader Partai Gerindra itu.
Atas pertanyaan ini, Andri menjawab sudah laporan atas kehilangan tersebut sudah dibuat oleh tenaga honor dimaksud.
Bona kemudian kembali meluapkan kritik terhadap jawaban Kadis Kominfo tersebut, karena menurutnya aset itu adalah barang milik negara dan kepala dinas selaku pimpinan atas instansi yang bersangkutan harus bertanggungjawab penuh dalam persoalan ini.
“Itu barang milik negara, pak. Bapak yang bertanggung jawab atas barang itu. Harusnya bapak yang buat laporan. Kalau kek gini cara kerja bapak, bapak tak layak jadi Kadis!,” tegas alumni fakultas hukum Universitas Simalungun itu.
Dia juga meminta Kadis Kominfo mengambil data-data yang lengkap terkait masalah ini termasuk realisasi anggaran di Dinas Kominfo.
“Kami minta datanya sekarang. Kami (fraksi Gerindra) tidak terima ini. Ini akan kami rekomendasikan. Supaya kasus ini terang benderang,” pungkasnya. (*)
