Jurnalismewarga.id – MEDAN | Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Teraktif III di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsianțar, yaitu Pematangsianțar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan atau dikenal dengan SISI BATAS LABUHAN. Penghargaan diterima Wali Kota Pematangsianțar dr Susanti Dewayani, di acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan TP2DD, di JW Marriot Hotel Medan, Rabu (22/05/2024).
dr Susanti dalam pemaparannya menyampaikan langkah-langkah penanganan inflasi di Kota Pematangsiantar, yakni dengan mengadakan HLM TPID Pematangsiantar secara rutin, pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar dan monitoring secara berkala, memastikan tidak adanya penimbunan barang, memberikan imbauan belanja bijak agar masyarakat tetap tenang, dan imbauan di kegiatan keagamaan dan sosial. Serta tetap memilih belanja bijak sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
“Kami bersama Forkopimda Kota Pematangsiantar mengambil kebijakan menekan harga pangan yang terus meningkat, dan bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional,” sebut dr Susanti.
Dengan peningkatan literasi masyarakat, terang dr Susanti, Pemko Pematangsiantar terus-menerus melakukan sosialisasi pasar murah yang bersinergi dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Parkir Non Tunai dengan sosialisasi di segala tempat dengan segala cara melakukan sosialisasi gerakan non tunai. Kemudian, realisasi peta jalan peningkatan jumlah titik parkir oleh Dinas Perhubungan, serta mengembangkan titik penggunaan pembayaran non tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) seperti di tempat perbelanjaan dan kantor pemerintahan, serta tempat kuliner.
dr Susanti juga menyampaikan, Pemko Pematangsiantar saat ini melakukan peningkatan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) dengan membentuk Mal Pelayanan Publik Kota Pematangsiantar (MaPeS).
MaPeS, katanya, berbasis elektronifikasi dan membuka loket pelayanan.
“Mal Pelayanan Publik ini bertujuan mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat mengefektifkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Sampai saat ini, MaPeS Kota Pematangsiantar merupakan Mal Pelayanan Publik keempat di Provinsi Sumatera Utara, serta akan beroperasi dan efektif pada pertengahan tahun 2024 ini,” terang dr Susanti, seraya menambahkan MaPeS berada di Jalan Sutomo Pematangsiantar, tepatnya di Gedung Ramayana Lantai 3, dan lokasinya cukup strategis.
“Kehadiran MaPeS ini merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Jota Pematangsiantar yang terintegrasi dengan kementerian, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan layanan dan lebih sederhana,” sambung dr Susanti.
MaPeS ini juga, lanjutnya, diharapkan dapat mendorong perubahan tata kelola pemerintahan, agar dapat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Konsep MaPeS ini ditawarkan sebagai salah satu solusi bentuk pelayanan yang terpadu, terintegrasi, dan berkualitas antara pelayanan pusat maupun daerah,” tukas dr Susanti.
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Muqorobin menyampaikan kegiatan ini merupakan akselerasi perkembangan pembangunan wilayah SISI BATAS LABUHAN.
“HLM kali ini merupakan kegiatan yang digabung, HLM TPID dan TP2DD. Selaku Wakil Ketua, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai fasilitator untuk mencapai target pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah,” katanya.
Dari aspek pengendalian capaian inflasi, Muqorobin mengajak semua pihak bersyukur karena dapat menekan laju inflasi dengan angka deflasi di wilayah SISI BATAS LABUHAN sekitar 0,08 persen.
“Untuk Kota Pematangsiantar deflasi mencapai 0,19 persen. Ini mengindikasikan harga-harga turun, dan patut kita syukuri,” ungkapnya.
Muqorobin menuturkan hal yang perlu diperhatikan ke depannya, yakni berbagai tantangan secara isu nasional adalah alih fungsi lahan yang dapat berpotensi menekan usaha industri sejak tahun 2018 dengan adanya penurunan lahan.
“Semisal, area Batubara dan Asahan memiliki produktivitas tinggi selain struktur pasar yang menyebabkan munculnya harga pokok produksi minimal di 9 kabupaten. Dengan memiliki kapasitas produksi, akan membutuhkan produksi yang semakin memperkuat inflasi. Tahun 2023 barangkali yang kita lakukan untuk mencukupi harga dalam menanggulangi inflasi dengan menerapkan strategi aspek keterjangkauan harga ke lokasi pasar dengan melibatkan stakeholder. Kami mengusulkan kegiatan pasar murah yang terjadwal dengan melakukan rencana sidak pasar menjelang hari besar keagamaan dan nasional,” terangnya.
Sementara itu, Yulharis dari KPw BI Sumatera Utara (Sumut) mengatakan tahun ini kabupaten/kota di SISI BATAS LABUHAN harus mewaspadai kondisi pangan dengan curah hujan terbatas.
“Kita fokus kestabilan harga komoditas, terkhusus untuk bawang merah dan cabai merah. Potensi banjir perlu kita waspadai untuk distribusi hasil hasil pertanian kita,” sebutnya.
Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan dilanjutkan Penganugerahan TPID dan TP2DD Teraktif.
Untuk Kategori TPID Teraktif, yakni Teraktif III Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Teraktif II Kabupaten Batubara, dan Teraktif I Kabupaten Simalungun.
Sedangkan Kategori TP2DD yaitu, Teraktif III Kota Pematangsiantar, Teraktif II Kabupaten Asahan, dan Teraktif I Kabupaten Simalungun.
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendrik Sitorus, Bupati Labusel Edimin, Pj Bupati Batubara, Wali Kota Tanjungbalai, perwakilan Bupati Simalungun, perwakilan Bupati Asahan, dan perwakilan Bupati Labuhanbatu.
Kemudian, perwakilan Bank Sumut Syariah Safrizalsah, pejabat KPW BI Pematangsiantar, serta TPID se-wilayah SISI BATAS LABUHAN, serta sejumlah pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar. (*)
