PEMATANGSIANTAR, JURNALISMEWARGA.ID – Tuntutan pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari(TPL) dinilai akan menimbulkan kerugian ekonomi yang kompleks dan berlapis. Kris, Dosen Ekonomi dari Universitas Simalungun (USI), menegaskan bahwa dampak terparah dari penutupan TPL adalah pada sektor ketenagakerjaan dan lumpuhnya rantai pasok lokal.
”Penutupan TPL akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Kita berbicara mengenai sebuah guncangan yang tidak hanya dirasakan di tingkat korporasi, tetapi langsung menghantam rumah tangga masyarakat dan bisnis-bisnis kecil di sekitarnya,” ujar Kris, Rabu (9/10/2025).
Kris merincikan dua dampak langsung yang pasti terjadi begitu operasional TPL berhenti.
“Dampak paling nyata dan cepat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ribuan karyawan yang bergantung pada TPL akan langsung kehilangan pekerjaan, yang otomatis akan meningkatkan jumlah pengangguran di Simalungun dan sekitarnya,” jelasnya.
Menurutnya, Konsekuensi dari PHK adalah hilangnya pemasukan masyarakat, khususnya karyawan, yang sebelumnya stabil.
“Ini menyebabkan penurunan drastis daya beli di pasar lokal. Toko, warung, dan penyedia jasa kecil lainnya akan lesu karena konsumen utamanya (para karyawan) kehilangan pendapatan.”ujarnya.
Selain dampak langsung, krisis ekonomi akan menjalar melalui rantai pasok yang selama ini bergantung pada TPL, Goyahnya Supplier dan Vendor Lokal. Kris menyoroti bahwa supplier dan vendor lokal yang memasok bahan baku atau jasa kepada TPL akan kehilangan pelanggan terbesar mereka.
“Bisnis-bisnis ini, mulai dari penyedia suku cadang hingga jasa katering, sebagian besar dibangun untuk melayani TPL. Hilangnya pesanan ini bisa menyebabkan penutupan bisnis mereka juga, menciptakan gelombang pengangguran kedua,” katanya.
Katanya lagi Aktivitas produksi dan distribusi yang berhenti akan secara signifikan mengurangi volume kerja perusahaan logistik. “Ini berarti, truk-truk akan berhenti beroperasi dan pengemudi pun ikut terdampak.” ungkapnya.
Kris menyimpulkan bahwa pemerintah harus melihat tuntutan penutupan ini sebagai persoalan yang kompleks.
“Pemerintah harus menyiapkan skema transisi ekonomi yang jelas. Jika TPL ditutup, harus ada solusi terencana untuk menyerap ribuan pekerja dan mengalihkan ketergantungan bisnis rantai pasok agar krisis sosial-ekonomi dapat dihindari,” pungkasnya.(ArD)
