SIMALUNGUN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Simalungun, Andre Andika Sinaga, menegaskan komitmennya untuk membongkar dugaan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) tahun 2024/2025.
Ia siap memaparkan data-data valid terkait dugaan pemalsuan surat keputusan untuk meloloskan peserta tertentu.
Sebagai pelapor , Andre menyatakan akan terus berjuang demi kebenaran dan penggunaan anggaran negara yang bersih.
Andre mengungkapkan bahwa dalam rapat Pansus, dirinya akan menunjukkan semua data yang telah dikumpulkan. Jika diperlukan, ia juga akan menghadirkan saksi-saksi dari masyarakat yang memiliki informasi akurat.
”Kita akan sampaikan data-data, bila perlu saksi dari masyarakat akan kita hadirkan dalam rapat ,” ujar Andre pada Jumat,( 19/9/2025).
Menurutnya, pembentukan Pansus sangat membantu untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik kecurangan. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya ini.
”Mari bantu kami, wakil rakyat, untuk memperbaiki proses penetapan usulan PPPK agar kita bisa bersama-sama mencegah oknum tenaga non-ASN ‘siluman’ yang tidak pernah bekerja namun diduga bermain dengan oknum operator maupun pimpinan satuan kerja agar bisa diloloskan,” jelasnya.
PENCEGAHAN ‘PPPK SILUMAN’ DEMI APBD YANG EFISIEN
Anggota DPRD Simalungun dari Fraksi Demokrat ini menekankan bahwa keberadaan “PPPK Siluman” akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Gaji PPPK berasal dari anggaran daerah, dan kita tidak ingin ada anggaran yang sia-sia karena meloloskan orang yang tidak berhak,” pungkas Andre.
Pansus ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk membersihkan proses rekrutmen dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat Simalungun.(ArD)
