MEDAN – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut). Kegiatan tingkat provinsi tersebut digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (31/08/2026) sore.
Rakor yang mempertemukan para kepala daerah se-Sumut ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, serta dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni.
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution mengapresiasi dukungan Kemendagri yang konsisten memberikan bimbingan untuk peningkatan pelayanan dan penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, realisasi penerimaan hingga Agustus 2026 telah mencapai 55,41% atau sekitar Rp3,86 triliun dari target Rp6,96 triliun.
“Sampai Agustus capaiannya cukup bagus. Tetapi untuk bulan-bulan ke depan harus dipacu lagi agar target 100% bisa dicapai hingga akhir tahun. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kerja sama dari seluruh kabupaten dan kota dalam mengoptimalkan PAD ini,” ujar Bobby.
Wacana Penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Dalam kesempatan tersebut, Bobby melempar wacana penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah-daerah tertentu guna mendorong pemerataan pendapatan daerah. Kebijakan ini menyangkut skema opsen PKB, di mana penerimaan pajak kendaraan saat ini langsung masuk secara proporsional ke kas kabupaten/kota asal kendaraan.
“Dahulu penerimaan dibagi merata ke daerah lain, namun dengan kebijakan opsen saat ini, alokasi disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Daerah seperti Kota Medan dan Deliserdang tentu memegang porsi terbesar. Karena itu, muncul opsi penyesuaian tarif PKB di daerah tertentu agar masyarakat terdorong mendaftarkan kendaraannya di daerah asal, tidak menumpuk di Medan,” jelas Bobby.
Kemendagri Tekankan Kolaborasi Provinsi dan Daerah
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sumut atas capaian peningkatan PAD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Tim Pembina Samsat, Pemprov, serta Pemko/Pemkab dalam mempercepat realisasi target penerimaan.
“Kerja sama kolaborasi dalam peningkatan PKB ini sangat penting antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Realisasinya harus terus dipacu bersama karena kita tidak bisa bekerja sendiri,” ungkap Agus Fatoni yang turut menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby atas dedikasinya meningkatkan PAD Sumut.
Kehadiran Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam rakor ini sekaligus menegaskan komitmen Pemko Pematangsiantar untuk menyelaraskan kebijakan penerimaan daerah serta mengoptimalkan skema bagi hasil pajak demi percepatan pembangunan di Kota Pematangsiantar.
Rakor tersebut turut dihadiri Komisaris Utama PT Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama PT Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta para bupati, wali kota, dan pimpinan OPD se-Sumatera Utara.(ArD)
