Jurnalismewarga.id – SIMALUNGUN | Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menghadiri high level meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, di Niagara Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Sumut, Rabu 22/6/2022.
Selain Bupati Simalungun, hadir juga di acara tersebut, Bupati Labuhanbatu Selatan H. Edimin, Plt. Walikota Pematangsiantar dr. Hj. Susanti Dewayani, Plt Walikota Tanjungbalai H. Waris Thalib, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar dan
Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima.
Kemudian, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Simalungun Akmal H Siregar, Asisten II Labuhanbatu Utara Muhammad Asril, Asisten II Kabupaten Asahan Muhili Lubis serta Direktur pemasaran Bank Sumut Hadi Sucipto.
Dalam sambutannya, Bupati Simalungun menyampaikan bahwa, Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) adalah suatu upaya terpadu dan terintegrasi untuk metode transaksi pemerintah daerah, dari tunai menjadi non tunai dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Simalungun hari ini telah menyusun peta jalan sosial dan edukasi retmet dalam percepatan dan perluasan elektronifikasi. Untuk kami sangat mendukung program TP2DD ini,”kata Bupati.
“Kami juga telah Instruksikan kepada Pegawai kami untuk melaksanakan transaksi non tunai Pembayaran pajak melalu ATM dan tapingbox, Sumut Link yang semua itu di lakukan dengan non tunai,”sambung Bupati menambahkan.
Namun, kata Bupati, untuk saat ini permasalahan di Simalungun adalah kurang nya penanganan SDM dan formasi kepegawaian, dan Kabupaten Simalungun kekurangan 5800 orang pegawai.
“Untuk wilayah Simalungun yang sangat luas, kami hanya memiliki 3 atau 4 staf di setiap Kabag (Kepala Bagian). Ini lah yang menjadi harapan kami kepada Kemendagri agar dapat membantu dan mendorong agar kami dapat menyusun RPJMD selanjutnya,”kata Bupati.
Dikesempatan tersebut, Perwakilan Bank Indonesia Tegu Munandar Perwakilan mengatakan bawah kehadiran Kepala daerah di TP2DD adalah sebuah komitmen dari percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam peningkatan PAD.
“Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, dan tugas kami menjaga kestabilan ekonomi, stabilitas moneter dan stabitas sistem pembayaran,”terang Tegu.
Menurut Tegu, transaksi di Indonesia sebagai besar masih dengan tunai. Percepatan pengunaan non tunai bisa mengurangi tindakan korupsi. Semakin tinggi pengunan transaksi tunai di suatu negara maka semakin tinggi Indeks korupsi nya.
“Kehadiran TP2DD mendorong atau bisa mengurangi tindakan korupsi di daerah kita masing-masing,”ujar Tegu.
Selanjutnya Tegu menyampaikan, manfaat elektronifikasi untuk menciptakan Less Cash Society, meningkatkan pertumbuhan makro ekonomi, akses lebih luas, efesiensi rupiah, praktis, transparan transaksi, perencanaan ekonomi lebih akurat.
“Mengapa kita harus elektronifikasi?…Karena penduduk dunia dan termasuk Indonesia penguna internet terbesar, dan di Asia itu sekitar 40 juta penguna baru Internet di tahun 2020,”jelas Tegu.
Lebih lanjut Tegu menjelaskan, langkah Penguatan Program elektronifikasi adalah memperkuat kebijakan dan regulasi, memperluas ekosistem keuangan digital, sinergi dengan lembaga keuangan, meningkatkan kompetensi SDM, membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam melek digitalisasi.
Sebagai nasumber di kegiatan itu adalah Fungsional Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Desa Adi Nurcahyo , Renta Marito, dan Muhammad Janatan. Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah, Kemendagri R. An An Andri Hikmat.( Rel ).
