SIMALUNGUN – Kerusakan jalan kabupaten yang menghubungkan Nagori Damakkitang dengan Nagori Tani, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mendapat perhatian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Samrin Girsang, S.Pd., M.Pd.
Saat meninjau langsung kondisi jalan tersebut, Minggu (11/10/2026), Samrin menegaskan perlunya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah pusat untuk mencari solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, kondisi jalan yang memprihatinkan membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari seluruh pihak terkait agar perbaikan dapat direalisasikan.
“Harapan kita ada kolaborasi antara Kabupaten Simalungun dengan pemerintah provinsi,” ujar Samrin dalam keterangannya didampingi Ketua PAC PDIP Kecamatan Silou Kahean Surya Sipayung di lokasi.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan akan mendorong Pemerintah Kabupaten Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih untuk mencari skema pembiayaan yang memungkinkan pembangunan jalan di Kecamatan Silou Kahean dapat terlaksana.
“Dari PDI Perjuangan, kita akan dorong Pemerintah Kabupaten Simalungun, Bapak Dr. Anton Achmad Saragih, untuk mencarikan skema pembiayaan untuk membangun jalan kita ini,” katanya.
Samrin menilai, keterbatasan kemampuan anggaran daerah perlu disikapi dengan mencari peluang pendanaan melalui koordinasi lintas pemerintahan. Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi dan pusat perlu diperjuangkan agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat berjalan.
Ia juga menyinggung adanya peluang pendanaan dari pemerintah pusat yang perlu ditelusuri sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan jalan rusak di Silou Kahean.
“Ada dana-dana tersedia melalui pemerintah pusat. Kalau dulu namanya multi infrastruktur, sekarang juga kita dorong kolaborasi bekerja sama pemerintah pusat dan provinsi untuk melakukan tindakan solutif, mencari jalan keluar terkait jalan kita yang ada di Silou Kahean ini,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi antarpemerintahan, mulai dari penyusunan kebutuhan pembangunan hingga penentuan skema pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan.
Dengan demikian, perbaikan jalan di Silou Kahean diharapkan tidak hanya bergantung pada satu sumber anggaran, tetapi dapat diperjuangkan melalui program pembangunan yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Selain mendorong pemerintah daerah mencari skema pembiayaan, Samrin menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan membawa persoalan tersebut melalui jalur legislatif.
Ia menyebut Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Simalungun akan menyuarakan kebutuhan pembangunan jalan tersebut agar mendapat perhatian dalam pembahasan pembangunan daerah.
“Melalui PDI Perjuangan, melalui fraksi DPRD provinsi, DPRD Kabupaten Simalungun akan menyuarakan ini. Kita serius memperjuangkan agar ada solusi,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi bagian dari upaya mendorong agar persoalan infrastruktur di Kecamatan Silou Kahean mendapat tindak lanjut melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran.
Namun, realisasi pembangunan tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk penentuan prioritas, kesiapan program, serta ketersediaan anggaran dari pemerintah terkait.
Ruas jalan yang ditinjau Samrin merupakan akses penghubung Nagori Damakkitang menuju Nagori Tani dengan panjang sekitar 5 kilometer.
Di sejumlah titik, kondisi badan jalan tampak rusak, berlubang, dan digenangi air. Keadaan tersebut membuat pengendara harus lebih berhati-hati ketika melintas, terutama saat hujan ketika lubang jalan tertutup genangan.
Kerusakan jalan turut menjadi perhatian karena akses tersebut digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menunjang kegiatan ekonomi dan mengangkut hasil pertanian.
Jalan yang layak juga menjadi kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas masyarakat menuju fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pusat kegiatan ekonomi.
Warga yang melintasi ruas tersebut harus menyesuaikan kecepatan dan memilih bagian jalan yang relatif aman. Kondisi ini berpotensi menambah waktu perjalanan sekaligus meningkatkan risiko bagi pengguna jalan.
Kerusakan yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun itu menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kondisi jalan yang mereka lalui setiap hari akan mendapat perhatian melalui perencanaan pembangunan yang jelas.
Kunjungan Samrin Girsang membuka kembali perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di Kecamatan Silou Kahean. Dorongan agar pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat berkolaborasi diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Bagi masyarakat, perbaikan jalan bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik, melainkan menyangkut kelancaran aktivitas, keselamatan perjalanan, serta keberlangsungan ekonomi keluarga.
Karena itu, masyarakat berharap aspirasi yang disuarakan melalui jalur politik dan legislatif dapat berlanjut pada koordinasi lintas pemerintahan, penyusunan program, dan pencarian sumber pendanaan yang memungkinkan pembangunan segera direncanakan.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kerusakan jalan penghubung Nagori Damakkitang–Nagori Tani.
Harapannya, kolaborasi yang didorong tersebut dapat menjadi langkah awal menuju akses jalan yang lebih layak, sehingga masyarakat Silou Kahean dapat menikmati infrastruktur yang mendukung mobilitas, pelayanan dasar, dan peningkatan kesejahteraan.(ArD)
JURNALISMEWARGA.ID — Mencari Fakta, Melaporkan Peristiwa.
