MEDAN – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn didampingi Kepala Bappeda Dedi Idris Harahap STP MSi mengikuti Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Konsultasi Publik tersebut dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (20/03/2025).
Konsultasi Publik dibuka oleh Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, disaksikan Wakil Gubernur H Surya BSc, Ketua DPRD Provinsi Sumut Hj Erny Aryanti SH, dan Kepala Bappelitbang Provinsi Sumut Ir Alfi Syahriza ST MEng.
Dalam arahannya, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan tujuan forum komunikasi publik yaitu sebagai arah pembangunan nasional yang harus berjalan searah dengan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini seperti yang telah ditetapkan dalam Trisula Pembangunan, yang meliputi pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
“Untuk mewujudkan Trisula tersebut, dapat melalui delapan Astacita, 17 program prioritas terbaik, dan 320 program kerja,” terang Bobby.
Disebutkan Bobby, untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045, yakni dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari 73,57 juta di tahun 2024, menjadi 115,3 juta pada tahun 2009. Kemudian, pertumbuhan ekonomi dari 5,03 persen di tahun 2024 menjadi rata-rata 6,8 persen sampai tahun 2029.
Di akhir pidatonya, Bobby berharap untuk mewujudkan Sumut Maju dan Berkelanjutan, semua pihak dapat merajut kolaborasi untuk mewujudkan Sumut Berkah dan Indonesia Maju.
Dalam laporannya, Kepala Bappelitbang Provinsi Sumut Alfi Syahriza mengatakan, penyelenggaraan forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan tersebut mencakup dua tahapan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu Konsultasi Publik RPJMD 2005-2029 dan Konsultasi Publik RKPD 2026.
Menurutnya, tujuan Konsultasi Publik untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang akuntabel.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Sumut Erni Aryanti menyebutkan, penyusunan RPJMD dengan RKPD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang memerlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, serta seluruh penentu kepentingan.
“Oleh karena itu forum ini menjadi wadah yang tepat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan pandangan demi terciptanya kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,” sebut Erni.
Dijelaskan Erni, sebagai mitra strategis pemerintah daerah, DPRD Provinsi Sumut berkomitmen mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami akan mengawal setiap proses perencanaan agar berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tukasnya.
Erni berharap, Konsultasi Publik tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif untuk pembangunan Sumut yang lebih baik.
“Mari bersama-sama kita wujudkan Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan,” ajaknya.
Konsultasi Publik juga dihadiri Forkopimda Provinsi Sumut, kepala daerah se-Sumut, instansi vertikal, Bappeda kabupaten/kota, pimpinan BUMN, BUMD, dan swasta, akademisi, organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan kepemudaan, lembaga profesi, dan insan pers. Konsultasi Publik dipimpin moderator Oktavia Siska Yanti SH, yang merupakan Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bappelitbang Provinsi Sumut.
Sedangkan narasumber yang hadir yaitu Dr Rudi Brando Hutabarat, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Muryanto Amin SSos MSi, Yudha Johansyah, dan Dr Dicky Anugrah SSos MSP.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen kepala daerah, termasuk Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, dalam mendukung pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sumut. Juga penandatanganan nota kesepahaman peningkatan kualitas pembangunan dalam rangka pencapaian Provinsi Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan dengan USU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dan Universitas Negeri Medan (Unimed).
Di luar forum, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mengatakan, konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 merupakan momentum untuk menuangkan ide dan gagasan membangun daerah.
Selama proses penyusunan dokumen perencanaan, katanya, akan diperoleh saran dan masukan yang optimal. Sehingga bisa terwujud visi dan misi Pemerintah Kota Pematangsiantar hingga tahun 2029.
“Ini momentum untuk menuangkan ide dan gagasan membangun Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras,” tukasnya. (*)
