Jurnalismewarga.id – SIMALUNGUN | Pimpin Rapat Evaluasi Pendatan Daerah, Bupati Simalungun: ”Tidak mungkinlah rumah mewah dan sederhana sama tarifnya”
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH didampingi Sekda Esron Sinaga, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Frans N Saragih memimpin Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun di Rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun, Jalan Suri-Suri Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Sumut, Selasa (8/3/2022)
Kepala BPD Frans N Saragih dalam paparannya menyampaikan, selain sektor Pajak Bumi da Bangunan (PBB), sektor pendapatan lain seperti pengelolaan sampah yang bisa dikerjasamakan oleh pihak pihak terkait.
“Kami juga mensosialisasikan kepada Kepling/Gamot se-kecamatan untuk penerbitaan SPT PBB dan di Simalungun nilai NJOP kita mengalami perubahan pada tahun 2019 dan ini bisa dirubah dalam 3 tahun sekali. Dan Zona Nilai Tanah (ZNT) itu 1 banding seribu. Sudah hampir 15 kecamatan untuk pendataan ulang untuk ZNT ini,”ungkap Frans.
Dalam arahannya Bupati Simalungun menyampaikan, ada beberapa pendapatan yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak Hotel, Reklame, Hiburan dan lain-lain yang harus di akomodir dengan baik.
“Setiap OPD harus bersinergi dalam menangani pendapat Pajak ini. Kita harus bisa melihat dan merujuk sebuah acuan daerah lain mana yg bisa di contoh dalam peningkatan pendapat ini, dan perbaikan tarik pajak harus di sesuaikan. Tidak mungkinlah rumah mewah dan sederhana sama tarifnya dan jangan pulak rumah sederhana lebih mahal dari rumah mewah,” ujar Bupati.
Penerapan izin mendirikan bangunan (IMB) dan pajak bangunan gedung (PBG), Bupati mengatakan, sudah ada aturan yang mengatur itu. Untuk itu sampaikan kepada Camat dan Pangulu untuk Kepengurusan IMB setiap bangunan yang ada.
“Sarankan dan arahkan masyarakat untuk mengurus sertifikat dan IMB, karena dari sektor IMB ini banyak pendapatan yang bisa kita dapatkan, dan di beri pembekalan kepada masyarakat untuk ini, ajak camat dan pangulu untuk mensosialisasikan Peraturan daerah (Perda) ini, banyak masyarakat kita yang belum faham soal ini,”kata Bupati.
Menurut Bupati, diperlukan pendataan ulang setiap sektor yang ada agar dapat dilihat berapa kanaikan yang dapat diperoleh.
“Kita harus bisa mendata ulang setiap sektor yang ada agar kita bisa melihat berapa kenaikan yang dapat peroleh di setiap lini. Karena sektor paling banyak yang kita dapat dari penarikan Pajak Bangun,” katanya.
“Segera terbitkan yang namanya SKT dan sampaikan kepada semua camat dan pangulu untuk mensosialisasikan bagaimana supaya masyarakat itu mau menerbitkan sertifikatkan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Tambah Bupati lagi.
Tampak dalam rapat tersebut antara lain, Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum Wasin Sinaga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadani Purba, Asisten Administrasi Umum Akmal H Siregar, Kadis PUPR Hotbinson Damanik, Kadis Perizinan Pahala Sinaga, Kadis PSDA Djamahaen Purba, Plt. Kadis Kominfo SML Simangunsong, Plt. Kadis Lingkungan Hidup E Sinaga.(rel)
