SIMALUNGUN – Teka-teki mengenai dugaan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) “siluman” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai memasuki babak baru. Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Simalungun kini tengah bergerak cepat untuk menguliti data honorer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Pansus PPPK DPRD Simalungun, Erwin Parulian Saragih, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam mengungkap dugaan administrasi gelap pada seleksi PPPK tahun 2021-2025. Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (9/2/2026), politisi Fraksi Gerindra ini mengungkapkan bahwa saat ini seluruh OPD sedang dalam tahap pengumpulan dokumen pendukung.
”Semua OPD meminta waktu untuk melengkapi berkas. Masih dalam penyiapan data dari seluruh OPD, bukan hanya satu dinas, tapi semua dinas,” tegas Erwin.
Rencananya, setelah seluruh data terkumpul, DPRD Simalungun akan menggelar rapat pleno besar pada awal Maret 2026 untuk membedah validitas data honorer, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.
Langkah ini mulai terlihat di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Melalui surat resmi Nomor 100.1.4.2/212/DPRD/2026, seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan diinstruksikan untuk mengumpulkan data detail para honorer dan PPPK.
Data yang diminta sangat spesifik, meliputi:
Daftar hadir (absensi) asli, Slip gaji dua tahun terakhir sebelum pengangkatan dan Dokumen pendukung administrasi lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada oknum yang “menumpang nama” atau masuk secara ilegal tanpa melewati masa pengabdian yang sah.
Meski pendataan tengah berlangsung, sejumlah pejabat teras di Dinas Pendidikan tampak enggan berkomentar banyak. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Ueky Damanik, saat dihubungi mengaku sedang menjalankan tugas di luar kota. “Aku lagi tugas luar bang. Abang konfirmasi sama Sekretaris saja,” ujarnya singkat.
Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Lingga Damanik, juga belum memberikan tanggapan resmi terkait progres pengumpulan data tersebut hingga berita ini diturunkan.
Isu “PPPK Siluman” ini telah menjadi bola salju yang memicu reaksi keras dari masyarakat.
Daulat Purba menyuarakan narasi agar oknum yang merasa masuk melalui jalur “gelap” atau bermasalah secara administrasi untuk segera mengundurkan diri.
Dirinya mendesak agar Pansus bekerja transparan dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan adanya data palsu yang merugikan para tenaga honorer yang sudah benar-benar mengabdi bertahun-tahun. (ArD)
