SIMALUNGUN – Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun resmi mengandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik Tahun Anggaran 2026. Langkah ini ditandai dengan dibukanya Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) permohonan layanan pendampingan hukum di Aula Kantor Kejari Simalungun, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Simalungun, Alvonso Manihuruk, S.H., M.H., mewakili Kajari Simalungun, bersama tim Jaksa Pengacara Negara. Hadir dari pihak Dinas Pendidikan yakni Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Frits Ueki Prapanca Damanik, S.E., M.Si., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta jajaran staf terkait.
Plt. Kadisdik Simalungun, Frits Ueki Prapanca Damanik, menegaskan bahwa pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan seluruh proyek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Alokasi 58 Proyek Fisik TA 2026
Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun memetakan sebanyak 58 titik kegiatan fisik yang tersebar di berbagai satuan pendidikan, meliputi:
PAUD: 4 paket kegiatan
Sekolah Dasar (SD): 22 paket kegiatan
Sekolah Menengah Pertama (SMP): 32 paket kegiatan
Antisipasi Potensi Hambatan di Lapangan
Selain menyepakati tata kelola administrasi yang transparan, rapat entry meeting tersebut mendiskusikan pemetaan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Beberapa faktor krusial yang diantisipasi antara lain ketersediaan material bangunan, fluktuasi harga bahan pokok konstruksi, hingga faktor cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi di wilayah Simalungun.
Melalui pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara Kejari Simalungun, seluruh pihak berharap pengerjaan fisik dapat meminimalkan risiko permasalahan hukum sejak dini. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu menghasilkan fasilitas sekolah yang berkualitas demi menunjang peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat Simalungun.(ArD)
