SIMALUNGUN – Lahan eks PT. Goodyear yang saat ini telah diserahkan kepada Pemkab. Simalungun, sampai saat ini belum dapat dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan yang mengembangkan kesejahteraan bersama dari Hilir dan Hulu atas pemanfaatan lahan ektralegal property yang saat ini dimiliki oleh Pemkab. Simalungun.
Saprudin Purba, sebagai ketua GP Al Wasliyah Kabupaten Simalungun, saat dihubungi media, Jumat (4/4/2025) menyampaikan bahwa lahan seluas 200 Ha milik Pemkab. Simalungun yang berada di Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, sudah sepantasnya untuk dikembangkan yang dapat menjadi incum bagi masyarakat maupun untuk Kesejahteraan Masyarakat sekitar.
“Setuju dengan strategisnya lahan tersebut untuk dapat dikelola dengan baik oleh Pemkab. Simalungun. Pemkab. Simalungun dapat mengaktifkan Kawasan Industri Simalungun (KIS) dilokasi yang telah ditunjuk itu. Pengembangan dapat dilakukan dengan sistem investor maupun dengan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ucap dirinya.
Disinggung mengenai pengembangan energi alternatif terbarukan seperti Bio Ethanol, Saparudin Purba yang juga Ketua Forum Peduli Masyarakat Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei menyampaikan bahwa hal itu sangat memungkinkan dilakukan.
“Bio Ethanol bersumber dari limbah tanaman ubi. Lini ini dapat dikembangkan. Pembangunan pabrik pengelola dan ketersediaan bahan baku telah mencukupi sebagai sarana pengajuan kepada investor maupun pengembangan lainnya,”ucapnya.
Disinggung kembali terkait ketentuan perikatan investasi yang dapat dilakukan oleh Pemkab. Simalungun melalui kerjasama kepada kelompok strategis Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN), baik melalui investasi maupun modal negara melalui Danatara, dirinya menyampaikan “Dukungan peningkatan ekonomi yang mapan dan terencana dengan baik. Kami sudah merasakan adanya peningkatan ekonomi semenjak adanya KEK Sei Mangkei. Dengan adanya aktivitas seperti itu, wilayah di Kecamatan Tapian Dolok dan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, akan hidup.”
Pemkab Simalungun dapat melakukan pengkajian dan pengembangan melalui sistem keuangan daerah maupun melalui sistem investasi Danatara oleh Negara.(Di)
