MEDAN – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Kamis (17/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wesly bersama Timbul Marganda Lingga turut menandatangani Komitmen Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penandatanganan juga dilakukan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus SH MKn, serta seluruh bupati/wali kota dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Bobby: Pencegahan Korupsi Harus Komprehensif
Gubernur Sumut Bobby Nasution berharap upaya pencegahan dan penanganan korupsi di Sumatera Utara dilakukan secara komprehensif.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak berdiri sendiri karena dalam menjalankan pemerintahan terdapat banyak pemangku kepentingan yang saling berkaitan.
“Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif, karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain,” kata Bobby.
Bobby juga memastikan Pemprov Sumut bersama 33 kepala daerah di Sumatera Utara memiliki komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas.
Menurutnya, kehadiran KPK menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
“Bersama kepala daerah lainnya dan DPRD, kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi, dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas,” ujarnya.
KPK Dorong Penguatan APIP
Pimpinan KPK Johanis Tanak menekankan pentingnya penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Ia berharap Kementerian Dalam Negeri memperkuat posisi APIP agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sekaligus menjadi sistem peringatan dini (early warning) bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).
“Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri,” terang Johanis.
Menurutnya, penguatan posisi APIP diperlukan agar fungsi pengawasan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pergantian pejabat di daerah.
APIP Jadi Mitra Pemerintah Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menegaskan pentingnya peran APIP sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, keberadaan APIP memungkinkan potensi penyimpangan terdeteksi dan diperbaiki lebih awal sebelum masuk ke ranah penegakan hukum.
“Kalau APIP-nya berkualitas, maka pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian. Bila juga tidak dilaksanakan, barulah ke APH,” kata Akhmad.
Ia menegaskan bahwa APIP merupakan mitra pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“APIP itu partner pemda, jadi bukan yang harus dihindari,” tegasnya.
Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Pj Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Timor Tumanggor, pimpinan BPKP dan LKPP.
Dari Pemko Pematangsiantar turut hadir Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Inspektorat Heryanto Siddik SSTP, Kepala Bappeda Sofie M Saragih SSTP MSi, Kepala Dinas PUTR Sofian Purba SSos serta Kepala Dinas Kesehatan Urat Hatoguan Simanjuntak SKM MKes.
JURNALISMEWARGA.ID — Mencari Fakta, Melaporkan Peristiwa.
